Kantor DPRD Pohuwato Ikut dibakar dalam Insiden Masa, Ini Penyebabnya

Berita, Gorontalo401 Dilihat
banner 728x90

GORONTALO, BINADOW.ID – Video viral mengenai pembakaran Kantor Bupati dan Kantor DPRD Pohuwato, Povinsi Gorontalo, oleh ribuan pendemo pada Kamis (21/9/2023) telah mengejutkan banyak pihak. Aksi demonstrasi ini dilakukan oleh sekitar 2.500 warga, yang sebagian besar merupakan para penambang Pohuwato.

Awalnya, demonstrasi ini dimulai di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Demonstran yang mengatasnamakan Forum Persatuan Ahli Waris IUP 316 dan Ahli Waris Penambang Pohuwato membawa empat tuntutan yang signifikan.

Salah satu tuntutan utama adalah mengenai ganti rugi yang belum terselesaikan. Massa yang berkumpul di Lapangan Buntulia ini membawa sejumlah tuntutan lainnya, termasuk mengembalikan hak lokasi warisan leluhur masyarakat penambang Pohuwato, menghentikan aktivitas di atas tanah warisan tersebut, menyelesaikan hak-hak mereka atas 2.135 lokasi sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, dan mengembalikan IUP OP 316 kepada masyarakat penambang Pohuwato.

Situasi semakin tidak terkendali ketika massa aksi menyerbu kantor PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PT PETS) yang berujung pada kerusakan signifikan. Demonstran merusak fasilitas perusahaan, menjebol dinding kantor, dan bahkan memecahkan kaca-kaca di sana.

Mobil-mobil operasional perusahaan juga menjadi sasaran serangan, dengan setidaknya 3 mobil Toyota Hilux Double Cabin yang digulingkan oleh massa. Demonstran kemudian bergerak menuju Kantor Bupati Pohuwato, melanjutkan aksinya dengan melempari gedung dengan kayu dan batu, yang mengakibatkan pecahnya kaca-kaca gedung.

Mereka bahkan berhasil memasuki gedung kantor, mengepungnya, dan membakarnya. Sementara pegawai lari terbirit-birit, keberadaan Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga, tidak diketahui selama aksi tersebut.

Penyebab dari aksi anarkis ini adalah kekecewaan yang mendalam terhadap pemerintah daerah Pohuwato. Masyarakat merasa bahwa pemerintah daerah tidak mampu mengatasi dampak negatif dari aktivitas tambang PT PETS, sementara tuntutan mereka diabaikan. Situasi ini membuat mereka semakin marah dan memutuskan untuk melakukan aksi anarkis yang mengakibatkan kerugian materi yang signifikan dan menimbulkan kekhawatiran akan meluasnya kekerasan. Pemerintah daerah diminta untuk segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi ketidakpuasan masyarakat dan menjamin keamanan serta ketertiban di wilayah tersebut. [dan]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *