Oleh: Ramdan Buhang, SP
(Pemimpin Redaksi binadow.id)
Kuburan masal integritas pemilu kembali menyeruak, kali ini dengan aroma busuk dari Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut). Skandal nepotisme di KPU Bolmut ini seolah menjadi episode terbaru dalam sinetron tragis demokrasi kita—sinetron yang terus mengundang tawa getir sekaligus amarah yang membara dari publik. Ah, apa lagi yang bisa kita harapkan dari demokrasi ala negeri ini? Rupanya, pemilu kini tak lebih dari panggung drama keluarga, di mana yang terpilih bukanlah yang terbaik, melainkan yang paling dekat dengan sang sutradara.
Tanggal 25 Mei 2024, KPU Bolmut mengumumkan hasil seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS). Dua jam kemudian, masyarakat Bolmut tersentak dengan beredarnya screenshot percakapan WhatsApp yang memaparkan dugaan nepotisme. Percakapan itu viral secepat kilat, memperlihatkan siapa yang lolos seleksi bukanlah mereka yang kompeten, tetapi mereka yang punya kedekatan pribadi dengan Ketua KPU Bolmut. Teman, sopir, mertua, dan kolega—semua masuk. Apakah ini seleksi PPS atau acara reuni keluarga?
Sorotan tajam datang dari berbagai pihak. LP.K-P-K, tokoh masyarakat, dan aktivis pemuda mengecam keras. David Kakatua, alumni HMI dan tokoh pemuda dari Kecamatan Pingaluman, tak bisa menahan amarah. “Ini bukan sekadar nepotisme, ini penghancuran demokrasi!” serunya.
PWI Bolmut segera bergerak, mengibarkan bendera kebenaran di tengah lautan kecurangan. tak tinggal diam, tapi membuka gerbang pengaduan bagi para korban yang merasa terpinggirkan dalam sandiwara pemilu ini.
PWI melangkah dengan gagah di antara para pengecut, menantang kebusukan sistem dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Namun, apa hasilnya? Mereka disambut dengan sikap acuh tak acuh— seolah masalah yang telah mengoyak kepercayaan publik itu adalah remeh-temeh. Seolah-olah nepotisme dalam pemilu adalah bualan yang bisa diabaikan. Betapa tragisnya! Harapan terakhir para korban yang terdzalimi tertutup rapat oleh Ombudsman perwakilan Sulawesi Utara, dengan alasan bukan kewenangannya dan menyarankan untuk mengajukan upaya hukum lain.
Para peserta yang gagal tak tinggal diam. Mereka membawa kasus ini ke DKPP dan KPU RI dengan harapan keadilan akan ditegakkan. Sayangnya, laporan tersebut seakan masuk ke telinga yang tuli. Pun begitu KPU Provinsi Sulawesi Utara seakan tengah menikmati liburan panjang, menutup mata dan telinga rapat-rapat terhadap kebusukan yang terang-terangan menggerogoti fondasi demokrasi. Oh, betapa tragisnya ironi ini, lembaga yang seharusnya menjadi pelindung malah bersembunyi di balik tirai keheningan. Apakah ini sinetron? Nepotisme di KPU Bolmut ini lebih mirip parodi tragis daripada cerita nyata. Kepercayaan publik dibuat hancur berkeping-keping.
Berbagai elemen masyarakat, aktivis anti-korupsi tak henti-hentinya menyerukan tindakan nyata. Kalau ini dibiarkan, kita ibarat sedang menggali kuburan bagi demokrasi. Hai! DKPP, KPU RI, dan KPU Provinsi, di mana keberadaan kalian? Apakah kalian masih hidup atau telah terlena dalam tidur panjang yang nyenyak? Masyarakat Bolmut, menunggu jawaban dan tindakan kalian.
