BINADOW.ID, BOROKO – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Utara (Sulut) siap mengajukan pengaduan ke Dewan Pengawas Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait kontroversi bertia acara hasil verifikasi administrasi calon anggota DPRD di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut).
Sekretaris DPW PPP Sulawesi Utara, Madzhabullah Ali, SH, menyatakan kesiapan partainya untuk membawa permasalahan ini ke tingkat lebih tinggi jika diperlukan. Pihaknya menyesalkan pernyataan Ketua KPU Bolmut, Djunaidi Harundja, yang dianggap kaku dalam menafsirkan Peraturan KPU terkait kepala daerah yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPRD.
“Kami mengharapkan Ketua KPU Bolmut dapat memberikan penjelasan yang jelas dan transparan mengenai alasan di balik ketidaksepakatan dalam penandatanganan berita acara verifikasi,” ujar Madzhabullah. “Jika terjadi kebingungan dalam menerjemahkan aturan tersebut, seharusnya KPU Bolmut berkonsultasi dengan KPU setingkat lebih tinggi, misalnya KPU Provinsi atau KPU RI.”
Madzhabullah menegaskan bahwa PPP telah sepenuhnya mematuhi semua persyaratan dan petunjuk teknis yang diberikan oleh KPU untuk mengajukan berkas calon anggota DPRD. Partai ini merasa bingung dan kecewa atas ketidaksamaan pendekatan dalam proses verifikasi administrasi.
“KPU tidak berkapasitas meminta pejabat untuk mengundurkan diri, itu adalah wewenang instansi lain,” tegas Madzhabullah. “Kami akan memanfaatkan tahapan yang ada dalam proses verifikasi untuk memastikan bahwa seluruh berkas calon dari PPP telah memenuhi syarat.”
Proses verifikasi administrasi calon anggota DPRD masih berjalan, dan PPP akan tetap mengawal proses ini hingga penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Partai ini berkomitmen untuk menjaga transparansi dan integritas dalam proses Pemilu mendatang demi kepentingan masyarakat dan demokrasi yang lebih baik. Jika ditemui hambatan atau ketidakadilan, PPP tak ragu untuk mengambil langkah hukum demi menjaga integritas Pemilu di Bolmut. [Ramdan Buhang]
